Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menjadikan ibu-ibu PKK sebagai agen pembayaran non tunai (cashless) sekaligus mengedukasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kita sudah minta izin ke BI agar ibu-ibu PKK menjadi agen perubahan yang bisa memberi inspirasi bagi pelaku UMKM. Nanti ibu-ibu PKK ini membawa mesin 'Electronic Data Capture' (EDC)," kata Ahok saat menerima aspirasi warga di Balai Rakyat, Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Ahok mengatakan nantinya setiap saat pelaku UMKM dapat menyetorkan uang ke ibu PKK yang memegang mesin EDC.

Menurut Mantan Bupati Belitung Timur itu, pelaku UMKM penting untuk diberikan edukasi mengenai pentingnya budaya pembayaran nontunai dalam setiap transaksi dagang pasar sehingga berdampak pada kenaikan ekonomi rakyat.

Selain itu, banyak manfaat dari transaksi nontunai, yakni transaksi lebih aman, nyaman dan cepat sehingga perputaran bisnis dapat lebih kencang. Transaksi nontunai juga dinilai transparan dan akuntabel karena setiap transaksi dapat tercatat dan terlacak.

Meski Bank BRI sudah menjalankan sistem transaksi nontunai dijalankan oleh ibu PKK, Ahok ingin agar warga Jakarta menggunakan Bank DKI agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut menjadi besar, apalagi Pemprov berencana meluncurkan kartu Jakarta One.

Kartu Jakarta One tersebut berguna sebagai kartu multi fungsi yang dapat digunakan untuk beberapa transaksi, mulai dari pembayaran LRT, ERP, MRT, RSUD, rusun, pajak, retribusi, belanja, e-ticketing, parkir meter, pasar, apotek, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Saya maunya nanti semua orang Jakarta memiliki Kartu Jakarta One. Dengan satu kartu ini, bapak ibu bisa membantu kami menghemat biaya uang. Saya ingin di Jakarta nggak banyak orang tarik tunai," kata Cagub yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat itu.

Menurutnya, jika gerakan nontunai ini meluas secara bertahap akan terbentuk budaya transaksi nontunai (less cash society) dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, industri perbankan selaku penyedia layanan diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan yang mumpuni dan lebih efisien. (Ant)

• ·8,8 Juta Orang Indonesia Terbukti Main Judi Online, Perangi dengan GEBUK JUDOL
• ·5 Cara Menghilangkan Earworms, Saat Lagu Terngiang di Kepala
• ·Presiden Prabowo Juga Kasih Arahan ke Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal PPDB Zonasi
• ·GP Ansor Tolak Wacana Polri Digabung ke TNI, Singgung Amanah Reformasi 1998
• ·Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah
• ·VIDEO: Ratusan Sinterklas Invasi Sungai Venesia Italia Jelang Natal
• ·Informasi Prakiraan Curah Hujan di Wilayah Indonesia 22
• ·Dipicu Gangguan Mental, 3 dari 10 Pelajar SMA Punya Perilaku Marah dan Cenderung Berkelahi
• ·Pemprov DKI Mau Bangun Dermaga Baru di PIK, DPRD Minta Masyarakat Kepualauan Seribu Dilibatkan
• ·Meski Ketua KPK Baru Sudah Dilantik, Pimpinan Lama Masih Bertugas hingga 20 Desember
• ·Telan Anggaran Lebih dari Rp400 Miliar, Proyek Sumur Resapan Anies Baswedan Patut Dipertanyakan
• ·Presiden Prancis Macron Ancam Keras Israel Soal Blokade Kemanusiaan di Gaza
• ·Sritex PHK 10 Ribu Karyawan, Kemnaker Berharap Hak Pekerja Terpenuhi
• ·AS Merugi, Uni Eropa Diuntungkan Ketidakpastian Status Tarif Trump
• ·Pemerintah Akan Terapkan Desain Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Apa Saja Manfaatnya?
• ·Disebut Mi Terjelek di Dunia, Apa Itu Mi Lethek?