时间：2025-05-31 07:12:25 来源：quickq安卓版下载外网

Warta Ekonomi,quickq官方版下载ios Jakarta -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggali berbagai potensi kebijakan yang dapat mendorong perekonomian daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Perekonomian Daerah yang melibatkan seluruh unsur kedeputian, yang dipimpin Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto pada Rabu (21/05/2025).

Baca Juga: KTT ke-46 Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Ikuti Sesi Pleno di KLCC

“Tantangan yang terjadi di daerah-daerah ini hampir sama yaitu penyederhanaan birokrasi, meningkatkan competitiveness daerah, dan memberikan keamanan dan kenyamanan tentunya untuk investor dalam berinvestasi,” ungkap Sahli Haryo, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (26/5).

Lebih lanjut, sejumlah masukan terkait berbagai sektor juga disampaikan oleh perwakilan kedeputian mulai dari mendorong produktivitas pariwisata daerah, perluasan digitalisasi daerah, meningkatkan manufaktur, mendorong pembangunan infrastruktur logistik untuk konektivitas di daerah, hingga pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, optimalisasi potensi pembangunan daerah tersebut juga dapat ditingkatkan melalui sejumlah kerja sama ekonomi sub-regional yang telah berlangsung seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). 

Kerja sama tersebut melibatkan kepala daerah dengan adanya forum khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyelesaian kendala di daerah dan mengembangkan potensi daerah.

Selain berupaya mendorong optimalisasi potensi daerah, pengendalian inflasi tiap daerah juga dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pemerintah Daerah. 

Melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), inflasi di daerah dan secara nasional dapat dijaga pada tingkat yang terkendali. Hingga saat ini, TPIP mendorong setiap daerah untuk dapat menyusun peta jalan inflasi.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir Pekalongan
下一篇：Perpres Resmi Diteken, Pelantikan Kepala Daerah Serentak Dilaksanakan Pada 20 Februari

• ·Ketika Sultan Turun Tangan, Hyundai Bangun Pabrik Otomotif Pertama di Timur Tengah
• ·'Harta Karun' Itu Tersimpan dalam Rumah Limas di Sudut Kota Palembang
• ·Kalender Mei 2025 Libur Kapan Saja? Ada Cuti Bersama dan 3 Tanggal Merah
• ·选择困难症！平面设计留学到底该选择哪个国家？
• ·Penderita Diabetes Bisa Makan Kurma? Simak Aturan Konsumsinya
• ·Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat, Ekonom Soroti Pentingnya Penyusunan Ulang Strategi Fiskal
• ·Apa Hukum Suami 'Ngumpet' dari Istri untuk Bantu Keuangan Keluarga?
• ·Tak Percaya Kerja Pansel, WP KPK Gantungkan Harapan ke Jokowi
• ·Benarkah Puasa Bisa Membakar Kalori? Ini Penjelasannya
• ·PSBB Total, Bakal Ada Aturan Ketat Soal SIKM?
• ·纽约大学申请要求介绍
• ·Apa Hukum Suami 'Ngumpet' dari Istri untuk Bantu Keuangan Keluarga?
• ·Gratis Ongkir Gak Dihapus? Pemerintah Luruskan Aturan Baru Permen Komdigi
• ·Anies: Jangan Keluar Rumah Bila Tidak Terpaksa!
• ·出国留学摄影专业，该如何制作作品集？
• ·2025全球时尚管理专业排名院校汇总！