Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (28/5/2025). Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas peluang kerja sama di bidang teknologi nuklir, seiring rencana Indonesia mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Hari ini, dengan kehadiran Prancis yang maju dalam teknologi nuklir, kita tentu akan membahasnya juga. Reaktor kecil dan menengah," ujar Anindya dalam gelaran Indonesia Maritime Week di Jakarta.

Pembangunan PLTN menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dalam peta jalan tersebut, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 76% berasal dari energi baru terbarukan (EBT), termasuk nuklir sebagai sumber energi bersih jangka panjang.

Baca Juga: Kadin Optimis Deal Dagang RI-AS Bisa Gol Sebelum 8 Juli!

Namun, Anindya menggarisbawahi bahwa pembangunan reaktor nuklir bukan hal instan dan membutuhkan waktu panjang. "Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk membangun reaktor nuklir, dan mungkin 1–2 tahun hanya untuk proses tender dan lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menyampaikan bahwa pemerintah bersama PLN telah menetapkan dua lokasi awal pembangunan PLTN. Masing-masing reaktor berkapasitas 250 megawatt (MW) dan akan dibangun di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Jadi, dua ya, di Sumatera sama di Kalimantan, nuklir ini," kata Bahlil dalam konferensi pers peluncuran RUPTL PLN 2025–2034.