JAKARTA,quickq是什么软件 DISWAY.ID- Heboh di media sosial beredar mengenai THR dan gaji ke-13 untuk ASN (Aparatur Negeri Sipil) bakal dihapus.

Diketahui, adanya pemangkasan anggaran belanja menjadi pemicu kalangan ASN yang cemas akan nasib gaji ke-13 serta THR di tahun 2025 ini.

Walau tidak secara gamblang, namun pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengonfirmasi bakal ada pembahasan terkait soal gaji ke-13 serta THR.

BACA JUGA:THR dan Gaji Ke-13 ASN Batal Cair 100 Persen, Airlangga Hartarto: Persiapannya Sudah Ada

"Saat ini Kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undanganya bersama-bersama Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," ujar M Averrouce selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Bikrokrasi Kemenpan RB.

Selain itu, Averrouce menyebutkan bahwa gaji ke-13 dan THR ini sebenarnya tak hanya diperuntukkan bagi ASN.

Tetapi, juga mencakup hampir seluruh aparatur negara, mulai dari Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat negara, penerima pensiun serta pimpinan dan anggota LNS.

Bahkan, pihaknya juga mengatakan untuk gaji ke-13 untuk aparatur negara sudah ada dalam APBN 2025.

Di mana, gaji ke-13 serta THR adalah penghasilan dari aparatur negara.

BACA JUGA:Demo Dosen ASN Tuntut Pencairan Tukin ke Prabowo, ADAKSI: Tak Pernah Digubris Mendiktisaintek!

"Kebijakan Gaji Ke-13 dan THR bagi aparatur negara tersebut termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara. Penghasilan bulanan tersebut bersumber dari anggaran belanja pegawai," lanjutnya.

Cek Fakta THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Dihapus

Kemudian, disinggung kembali apakah benar fakta mengenai pemotongan anggota THR dan Gaji ke-13 ASN namun belum ada jawaban pasti terkait pernyataan tersebut.

Ia juga menegaskan jika kebijakan Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran ini untuk efisiensi dan dampak APBN lebih yang dirasakan oleh masyarakat.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi Masyarakat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal," kata Averrouce.

• 1
• 2
• »

• ·Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir Pekalongan
• ·Berkas Firli Bahuri Dikembalikan Kejati DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya
• ·Realisasi Bansos Baru Rp43,6 triliun di April 2025, Data Tunggal Jadi Alasan!
• ·Mahfud MD Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres Tidak Ada Isinya: Saya Mempermalukan Balik
• ·Prabowo Bangga Cadangan Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah
• ·Peran Sufmi Dasco dalam Menjaga Demokrasi dan Komunikasi Untuk Presiden Prabowo
• ·KPK Periksa Dirut PT PJB atas Kasus PLTU Riau
• ·Suara Ganjar Paling Buncit Versi Quick Count, Alam: Tidak Pernah Malu dan Menyesal
• ·Ketika Sultan Turun Tangan, Hyundai Bangun Pabrik Otomotif Pertama di Timur Tengah
• ·Skincare Lokal Masih Jadi Andalan Muda
• ·Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer Siap
• ·Pemerintah Diskon Lagi Tarif Listrik Hingga Tiket Pesawat, Demi Genjot Ekonomi Kuartal II
• ·Kurangi Polusi di Sektor Industri, Ini Rencana Kemenperin
• ·Isu Korupsi Pembelian Pesawat Mirage Ditanggapi TKN Prabowo
• ·Salah Kaprah Orang Indonesia Minum Teh Setelah Makan, Memang Boleh?
• ·Kepemimpinan Tangguh di Tengah Krisis dalam Pandangan Jusuf Kalla