Saat ini, masih banyak aturan pemerintah daerah (perda) yang bersifat diskriminatif gender. Kebanyakan dari aturan diskriminatif itu menyasar perempuan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rini Handayani mengatakan, ada 305 peraturan diskriminatif yang sedang dianalisis.

Lihat Juga : Kemenparekraf Ungkap Perempuan Dominasi Industri Wisata

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak adanya perspektif gender dalam penyusunan aturan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak perda yang bersifat diskriminatif terhadap gender, khususnya perempuan, yang masih berseliweran hingga saat ini.

"Memang tidak semua SDM yang susu peraturan memiliki perspektif gender," ujar Rini menegaskan.

Menurut Rini, tak cuma pembuat kebijakan, semua kalangan masyarakat seyogianya memiliki pemahaman berdasarkan perspektif gender.

"Dari keluarga harus diterapkan [perspektif gender]. Ini yang masih PR banyak. Harapannya memang harus berubah," ujar Rini.

Lihat Juga : Hari Anti Sunat PerempuanHari Anti Sunat Perempuan: Saatnya Perempuan Bersuara untuk Masa Depan

Nantinya, semua perda yang telah selesai dianalisis ini akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera ditindaklanjuti.

"Tentu sesuai aturan memang kewenangan Kemendagri," kata Rini.

• ·Pendaftaran Program Mudik Gratis Kemenhub Via Aplikasi MitraDarat Dibuka Hari Ini, Simak Caranya
• ·3 Cara Memanaskan Kentang Goreng, Jangan Pakai Minyak
• ·Jokowi Tekankan Potensi Besar Ekspor Kelapa Indonesia Jelang 91 Hari Pemerintahannya Berakhir
• ·Sejumlah Penerbangan Garuda Indonesia Alami Delay, Ini Kata Kemenang untuk Layanan Haji 2025
• ·Garap Market Prancis, Revolut Siapkan Dana Investasi €1 Miliar
• ·Kolaborasi Kemenkumham dan Pemprov Banten Lewat Festival Layanan Hukum dan HAM
• ·Daftar Obat Herbal Temuan BPOM yang Bisa Merusak Hati dan Ginjal
• ·Ini Harapan Bamsoet untuk Polri di Hari Bhayangkara ke
• ·Gerindra Hormati Keinginan PDI Perjuangan Pilih Oposisi
• ·Modus Rumah Sakit Lakukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan, Kumpulkan Data Warga Lewat Bakti Sosial
• ·Kompolnas Kritik Mangkraknya Kasus Pemalsuan Label SNI
• ·Ke Bareskrim, BP2MI Minta 2 Perusahaan Penyalur Ilegal Disikat!
• ·Kondisi Terkini Rumah Warga Roboh Atapnya Akibat Hujan Deras di Manggarai
• ·Pertama dalam Sejarah, Pengukuhan Calon Paskibraka Akan Dilakukan Pada 13 Agustus 2024 di IKN
• ·Jokowi Akan Berkantor di IKN Selama 3 Hari Mulai Besok
• ·Marak Pemalsuan Pelumas di Masyarakat, Begini Saran Pertamina