Kementerian Pariwisata RI bersama kementerian terkait akan bekerja sama membasmi aksi pungutan liar (pungli) yang sering terjadi di destinasi wisatadengan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani mengatakan, "Kami juga rencananya akan membuat seperti pokja bersama dengan Kemendagri."

Rizki berkata bahwa ia masih menerima laporan pungli terjadi di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Menurutnya, kementerian sudah membuat nota kesepahaman kerja sama dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di destinasi wisata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingin mungkin bisa tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi, supaya jangan katanya-katanya, tapi memang dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," katanya.

Menurutnya asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan pungli di destinasi wisata.

Penegakan hukum dan pelaksanaan program edukasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli dan upaya mengatasinya di daerah wisata, melansir Antara.

Lihat Juga : Kota di China Ini Terapkan Bebas Visa untuk Turis Indonesia

Hariyanto, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, sebelumnya menyampaikan bahwa faktor munculnya pungli adalah tingkat pemahaman masyarakat terkait keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.

Sehingga, ia menyoroti pentingnya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.

"Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegakan hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sama yang sudah ada ditingkatkan lagi," ucapnya.