TANGERANG,quickq官方安卓版 DISWAY.ID--Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) RI, Wihaji memberikan tanggapan terkait usulan program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Wihaji mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti saran ulama soal metode operasi pria (MOP) atau KB vasektomi. Namun, dia juga memiliki beberapa catatan.

BACA JUGA:Cak Imin Patahkan Aturan Vasektomi Dedi Mulyadi Sebagai Syarat Penerima Bansos: Ga Boleh Bikin Aturan Sendiri!

BACA JUGA:MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Kecuali dengan 5 Syarat Ini

"Jadi tahun 2012 itu MUI yang mengharamkan kecuali. Yang kami kerjakan yang kecuali. Jangan sampai mandul selamanya. Kemudian banyak hal nanti saya sampaikan secara tertulis," ujar Wihaji di Tigaraksa, Senin, 5 Mei 2025.

Menurut Wihaji, isu tersebut bukanlan hal baru. Tetapi tugas Kementerian akan selalu mendengarkan dan selama ini juga sudah mengikuti apa yang menjadi ijtima ulama.

Wihaji mengatakan bahwa ulama telah mengeluarkan fatwa tiga kali mengenai isu tersebut. Yakni tahun 1977, 1983 dan 2009. Ketiga fatwa menyatakan metode itu haram dilakukan.

BACA JUGA:Vasektomi Jadi Syarat Bansos Dikhawatirkan Langgar HAM

BACA JUGA:Mensos Bakal Pelajari Syarat Vasektomi Untuk Mendapatkan Bansos

Akan tetapi, pada 2012 MUI kembali mengeluarkan fatwa yang menyatakan metode vasektomi bisa dilakukan dengan syarat yang ketat.

Di antaranya harus memiliki dua anak, usia minimal 35 tahun, anak paling kecil berusia 5 tahun, mendapat persetujuan istri dan wajib lolos pemeriksaan medis.

"Jadi tidak sembarangan. Dan kita mengikuti apa yang menjadi syarat ijtima ulama. Termasuk dalam rekomendasi tersebut kita tidak boleh mengkampanyekan," ungkap Wihaji.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut kebijakan keluarga berencana (KB) untuk laki-laki dengan vasektomi adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Selain itu, kata dia, KB juga merupakan program Nasional. Bahkan, Kang Dedi sapaan karibnya, mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

• 1
• 2
• »